Tolak PPDB yang mempersulit warga solo
SOLO (LN) – Bambang Saptono gelar aksi penolakan Penerimaan pendaftaran siswa didik baru (PPDB) Menurutnya pendidikan nasional akan rusak kualitas pendidikan yang sudah terjadi sekarang ini selain surat keterangan domisili (SKD) yang banyak ditemukan di daerah sekitar SMA tersebut tidak sesuai dengan zonasi, zonasi anak didik itu berdekatan dengan Tempat sekolahnya minimal misalnya 1 kilo sampai 5 kilo akan tetapi yang terjadi sekarang ini anak tidak bisa terlempar sampai 10 km Apa artinya zonasi kemudian yang paling fatal adalah terkait SKD sekarang ini dalam zonasi ini hanya ditentukan dengan SKD sudah bisa lolos SKD ini bisa dibuat satu hari sebelumnya.
Menurutnya PPDB zonasi 2019 harus diulang karena PPDB jalan ini banyak terjadi surat keterangan domisili (SKD) palsu, SKD yang bodong yang ini sangat merugikan pada anak didik yang berprestasi, Oleh karena itu sekali lagi bahwa PPDB zonasi 2019 harus diulang karena merugikan anak didik yang berprestasi PPDB 2019 zonasi merusak.
ini banyak terjadi kecurangan sekarang ini kalau kemarin 2018 kecurangannya adalah surat keterangan tidak mampu (SKTM) sekarang ini ada di SKD yaitu surat keterangan domisili, Oleh karena itu pemerintah harus melakukan verifikasi karena sekolah tidak mampu verifikasi dari pendaftar yang memakai SKD ini dengan waktu yang cepat.
Oleh karena itu harus mengambil tindakan tegas saya juga harus mengingatkan 2018 pelaku kaitanya dengan sktm palsu yang jumlahnya hingga puluhan ribu di Jawa Tengah tidak ada tindakan hukum sekarang ini diulang ada PPDB zonasi dengan menggunakan SKD Ini akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini mengajari untuk kecurangan sekarang ini seperti di SMA 4 saya melihat di sana kemarin juga ada SKD palsu artinya apa dia pindah di Indonesia yang paling dekat kurang dari 1.
SKD ini bermasalah karena apa hanya dengan bermodalkan SKD saja anak didik sudah bisa langsung mendapatkan sekolah yang favorit Kasihan anak didik yang berprestasi mereka justru terlempar dari zonanya kemudian terlempar dari sekolahan yang favorit ini apa pemerintah kalau tidak siap dengan zonanasi harusnya diganti dengan sistem yang kemarin-kemarin zonasi ini saya melihat infrastrukturnya juga belum siap juga belum siap mestinya guru-guru juga harus disebar secara merata.
