Kemenkominfo memberikan akses internet gratis di kabupaten Klaten
KLATEN – Direktorat Pengembangan Pitalebar, Ditjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melaksanakan peluncuran atas tergelarnya Program Bantuan Pemerintah Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband tahun 2024 yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
Program ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital yang saat ini telah mengubah cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring/offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring/online.
Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia.
Khusus untuk tahun 2024, disediakan akses internet sebanyak 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.
Di Kabupaten Klaten sendiri, bantuan pemerinta akses internet fixed broadband ini diberikan di 640 titik yang tersebar di 5 desa, salah satunya di Desa Dompol ini, tempat dilaksanakannya peluncuran ini.
Wayan Toni Supriyanto selaku Direktur Jendral penyelenggaraan pos dan informatika berharap akses internet supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarkat.
“Akses internet ini semoga bermanfaat bagi masyarakat semaksimal mungkin, kemudian untuk UMKM di Desa Dompol lebih berkembang dan maju untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi,”tegasnya.
Sebagai pendukung pelaksanaan program bantuan pemerintah akses internet fixed broadband, Direktorat Pengembangan Pitalebar, Ditjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga memiliki beberapa program pendukung.
Adapun program pendukung ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan program yang nantinya juga akan meningkatkan penetrasi fixed broadband nasional.
Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya sangat mengapresiasi langkah Direktorat Pengembangan Pitalebar, Ditjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melaksanakan peluncuran atas tergelarnya Program Bantuan Pemerintah Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband tahun 2024.
“Selaku Wakil Bupati Klaten sangat mengapresiasi sekali atas terselenggaranya program pengembangan pitalebar yang tersebar diberbagai provinsi, yang termasuk di wilayah Klaten, wilayah yang dahulu blank spot sekarang sudah ada akses internet yang memadai dari Kominfo,” tandasnya.
Yoga mengaku bahwa internet sekarang merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat.
“Internet ini merupakan kebutuhan dasar sehingga sangat dibutuhkan sekali, apalagi untuk pelaku usaha UMKM untuk promosinya lebih jauh maka akses internet sangat dibutuhkan,”tutupnya.
Adapun program pendukungnya antara lain, Pelatihan Jaringan Fiber Optik kepada Guru dan Siswa SMK. di wilayah penerima bantuan dan Penyediaan Laboratorium Fiber Optik dan Aplikasi Learning Management System (LMS) dan Portal Hub.
Kepala Desa Dompol Kuntadi, sangat berterimakasih kepada Kominfo atas terselenggaranya program akses internet gratis untuk warga masyarakat Dompol.
“Sangat berterimakasih sekali atas bantuan akses internet ini kepada masyarakat dan UMKM, akses internet ini sangat dibutuhkan para pelaku UMKM yang dulu pemasaran melalui offline dalam arti terbatas sekarang sudah online dalam jangkauan yang sangat luas,” ungkapnya.
Dalam acara peluncuran ini, dilakukan pula penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)
maupun Nota Kesepahaman (MoU) antara penyelenggara jasa internet (Internet Service
Provider) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bersama-sama melaksanakan kerjasama bisnis (B2B) terkait pengelolaan layanan setelah masa bantuan berakhir.
Dengan adanya bantuan pemerintah penyediaan akses internet untuk UMKM dan pelaku usaha ini, diharapkan masyarakat desa, khususnya UMKM dan pelaku usaha, dapat menikmati layanan akses internet secara gratis serta meningkatkan produktifitas dan ekonomi masyarakat
