Kemana arah politik Muhammadiyah, apakah tidak bileh berpartai?
SURAKARTA- Menyongsong tahun politik pada 2024, Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendorong Muhammadiyah mengedepankan politik gagasan. Dengan demikian, Muhammadiyah sebagai bagian dari rekan kritis (critical partnership) pemerintah perlu membicarakan isu-isu strategis secara menyeluruh guna menguatkan politik ide pada tahun politik tersebut.
Dalam konteks menjawab pentingnya kehadiran Muhammadiyah, Direktur Eksekutif Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Subhan Setowara, menerangkan bahwa, “Muhammadiyah penting memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang menengahi antara penguasa dan rakyat.” Hal ini penting, sebab, menurutnya, kerja yang diupayakan Muhammadiyah adalah kerja pembangunan peradaban kemanusiaan.
“Kerja inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian, seperti resesi global, krisis pangan, dan ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah,” Pungkasnya.
Di sisi lainnya, Neni Nur Hayati (19/11). Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership menyatakan bahwa pemilu serentak 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial, tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif. “Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral.”
Dalam konteks ini, menurutnya, Muhammadiyah perlu tetap konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan. Peran Muhammadiyah, menurut anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaik Muhammadiyah yang memiliki kapasitas mumpuni untuk ikut terlibat aktif dalam politik. Sebab, menurutnya, ini adalah bagian dari misi amar ma’ruf nahi munkar.
Distribusi kader-kader Muhammadiyah yang unggul dan memiliki passion di dunia politik diharapkan
bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif yang selalu menyembul pada tahun politik.
Sebab, “Tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik
identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lainnya.” Tangkasnya.
Kendati demikian, untuk bisa mendistribusikan kader-kader terbaik Muhammadiyah di gelanggang Dolitik, Muhammadiyah harus bekerja keras. “Muhammadiyah perlu mempersiapkan kader terbaiknya Termasuk juga kader perempuan Muhammadiyah yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas ang mumpuni untuk dihibahkan kepada bangsa melalui partai politik atau maju sebagai calon perseorangan.”
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA), Diyah uspitasari pada sesi diskusi, bahwa “Posisi Muhammadiyah yang non-partisan, harusnya bukan enjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik.” Di sini, tambahnya “perlu ada penyesuaian ang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa.”
