Pelantikan DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI)
SOLO (LN) – Pelantikan APKLI dilaksanakan di Kota Solo, ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun mengemukakan, menjamurnya keberadaan toko modern di berbagai daerah di Indonesia mematikan pasar tradisional, termasuk PKL. Maka pihaknya mendesak pemerintah untuk menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) No. 125/2015 untuk melindungi keberadaan dan menata PKL.
“Hampir 70 persen masalah PKL karena tidak mendapat kepastian terhadap lahan usaha mereka. Namun disisi lain pemerintah menerbitkan deregulasi izin ritel toko modern. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi agar mencabut deregulasi izin tersebut,” kata dia, dalam acara pelantikan DPP APKLI periode 2017-2022 di Solo, Selasa (16/5) sore.
Dijelaskan, pelantikan Kabinet Revolusi Kaki Lima Indonesia yang berlangsung di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Solo ini bukan tanpa alasan. Sebab, Presiden Jokowi besar dan terpilih menjadi RI 1 lantaran berangkat dari penataan PKL.
“Banyak pertanyaan, kenapa dilantik di kebun binatang dan di luar ibukota? Kami ingin menyampaikan pesan, Pak Jokowi harus ingat kembali perjalanannya dari PKL. Selain itu, berjuang di lapak PKL itu godaannya sangat banyak. Saya ingin nafsu hewannya para pengurus yang dilantik hari ini dicabut. Sehingga tekad baik agar kedaulatan ekonomi rakyat bisa tegak berdiri terlaksana,” jelas Ali.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, M Arif Sambodo mengatakan, pada prinsipnya jangan segan bicara dengan pemerintah kalau memiliki kesulitan.
Kendati begitu, dia mengingatkan, menjadi kewajiban PKL untuk mengikuti aturan agar tertib, tidak terkesan kumuh, dan tetap memperhatikan aspek etika dan estetika.
“Di Solo penataan PKL sudah rapi dan manusiawi. Jangan segan kalau ada masalah diselesaikan melalui rembugan. Dan salah satu kesulitan PKL adalah permodalan. Ini sangat bagus kalau APKLI sudah bermitra dengan bank,” kata Arif membacakan pesan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
